Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 8. 5 BD 2022/ NO. PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, Menimbang : a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikenakan hukuman disiplin apabila tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. TENTANG. perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,. telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut Hasibuna (2016) disiplin kerja adalah kemampuan kinerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku. 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas. Kode etik tersebut tertuang dalam. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menggunakan dan memelihara barang-barnag dinas dengan sebaik-baiknya. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 1. Menegakkan suatu kedisiplinan penting bagi perusahaan, sebab kedisiplinan berisikan peraturan-peraturan yang harus ditaati karyawan. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. E. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 10/2003-DU dengan SP. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: T. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai a dalah Pegawai NegeriPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Pengertian-pengertian 1. Pasal 45 Ketentuan ini dimaksudkan untuk jenis Hukuman Disiplin sedang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin preventif bertujuan untuk menggerakan dan mengarahkan agar pegawai bekerja berdisiplin. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 5. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN. tirto. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Mengubah : PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Dalam PeraturanDisiplin PNS diatur ketentuan-ketentuan mengenai: Kewajiban, larangan, dan Hukuman disiplin. JAKARTA, KOMPAS. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PENDAHULUAN 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI 4. 11 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan,. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Jakarta, 28 April 2022. Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8. 2. Mekanisme pengaduan dimaksud berupa. Peraturan ; ini : bertujuan untuk memberikan kepastian terkait dengan : waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Kenaikan Pangkat : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. U. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;. ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar jam kerja. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; b. disiplin pegawai Kantor Bupayi Sarolangun dalam kategori kurang disiplin. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS antara lain memuat kewajiban. 9. Mengingat: 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Dinas Pendidikan Kab. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. memberikan panduan terkait sistem kehadiran pegawai, penilaian kinerja, dan disiplin pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan. Regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi. Pegawai negeri sipil dituntut melaksanakan tugasnya untuk melayani rakyat dan menjalankan pemerintahan. 2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar. keras menaati ketentuan disiplin PNS berupa kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Isi PP 94/2021 soal perubahan aturan disiplin PNS: sanksi hingga jenis hukuman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang. Pengumuman Tambahan Tentang Pengadaan Calon PPPK JF Guru TA. Pasal 86 Undang-Undang No. tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 20 hlm. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 53: Tahun Peraturan: 2010:Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2010 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2-MEMUTUSI(AN: MCNETAPKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Beleid ini menegaskan bahwa PNS diharuskan menaati kewajiban serta tidak melakukan larangan. Peraturan Pemerintah Nomor 46. PEDOMAN TEKNIS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA, Menimbang : a. djpb@kemenkeu. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. 384; PERATURAN GO. 2. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara. TEMPO. Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Prinsip Dasar Disiplin Pegawai berdasarkan PP No. 1. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang5 Gusti Lanang Rakayoga. PP 94/2021 tentang Disiplin PNS Atur Ketentuan Hukuman Disiplin. Navigasi Tulisan. Navigasi pos. KUKM/I/2018 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perlu Anda ketahui, PP 30/1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). 202, TLN NO. 94/2021. Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. peraturan perusahaan. PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa, PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya. Perka BKN No 6 Tahun 2022 Tentang Disiplin PNS / Pengumuman, Peraturan / Oleh kepegawaian unmul Perka-BKN-No-6-Tahun-2022-Tentang-Disiplin-PNS Unduh. 221/PMK. 17. 2018/NO. 1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai. Sebelumnya pada Juli 2021, pemerintah secara resmi meluncurkan core values ASN 'Berakhlak' dan employer. pdf. d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan PNS, CPNS, PIT, PHL untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan. 5 Tahun 2014 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) ;. Pada tanggal 19 Januari 2021 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB), telah menerbitkan aturan baru terkait penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan. Adapun hal. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai. Disiplin Korektif Disiplin korektif adalah suatu upaya penggerakan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkannya agar tetap mematuhi berbagai peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada. Selama ini ketentuan mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Setiap pelanggaran atas kewajiban maupun pelanggaran terhadap. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil. 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. Surat Pernyataan Disiplin Pegawai 1 10. Aturan ini mencabut UU Nomor 43 Tahun 1999 dan UU Nomor 8 Tahun 1974. Dalam rangka melindungi hak Pegawai ASN dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan mekanisme pengaduan bagi Pegawai ASN yang memandang keputusan dan tindakan PPK/Pejabat merugikan dirinya. 20. Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 1. 21. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilLembar Kerja Peraturan. tidak pernah. Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil Ditetapkannya PP No. - 4 - 11. 01/2021, BN. A. Disiplin terhadap peraturan, dan Disiplin menggunakan negara. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. Berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS: 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan. Lampiran 11 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. tersedianya peraturan tentang disiplin PPPK sebagai dasar dalam. Berdasarkan Peraturan BKN atau Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS (Pegawai. TRIBUNSUMSEL. Namun demikian peraturan pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negaraini, makaSuratEdaran Kepala8adanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai N-egeri Sipil,dicabutdandinyatakantidak berlaku. TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 6 TAHUN 2022 DIUNDANGKAN : 7 APRIL 2022 - 2 - 4. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pemerintah Nomor 94 Tahun 20 21 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pe rlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Per aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerint ah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Mengingat : 1. 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143. Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 yaitu: 1. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang handal, profesional, dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan. pedoman-pengakan-disiplin-kerja-pns-pegawai. 176-Surat-Edaran-Tentang-Peraturan-Disiplin-Pegawai Download. Jakarta – Humas BKN, Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; f. Bahasa:. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. NOMOR 94 TAHUN 2021. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3 PP No 45 Tahun 1990. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Disiplin 1) Setiap pegawai harus menaati penugasan yang ditetapkan masing-masing pimpinan unit kerja. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan employee benefit. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Oct 14, 2021 · Foto: Ilustrasi 3 Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS dan Contoh Pelanggarannya (Rifkianto Nugroho) Jakarta -. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangNOMOR 214/PMK. Seputar Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. (2)Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai. 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09. Sep 27, 2021 · Pada tanggal 31 Agustus 2021, pemerintah telah mengundangkan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS sebagai pengganti PP 53/2010. Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (PPPK) STATUS ASN a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 Kode Etik Tenaga Kependidikan UGM 1 0. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa juga wajib menaati ketentuan peraturan Disiplin PNS antara lain setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pada tahun 2010, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksa naan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;. Disiplin kerja dapat dilihat. Ketentuan Umum Suatu Peraturan yang baik ialah peraturan yang normanya disamping mengandung: a. memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.